Kode Satker Kementerian Keuangan

I 1 kode satker untuk satu KementerianUnit yang mengalokasikan. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.

KodeNama Satker BDengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk.

Kode satker kementerian keuangan. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PERBENDAHARAAN GEOUNG PRIJAOI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA TELE PON 021 3449230 EXT. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. Usul mengenai nomenklatur dan kode Bagian Anggaran danjatau Satker anggaran beserta pejabat perbendaharaan terkait diproses di Kementerian Keuangan.

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU 013 KODE URAIAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR. 013 09 25 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Hak Asasi Manusia PAPUA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR. 013 03 25 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Administrasi Hukum Umum PAPUA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 A. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

KodeNama Satker BDengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 A. Satuan Kerja Satker adalah Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian NegaraLembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Halaman II1 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 05 DITJEN PEMASYARAKATAN 18 SULAWESI TENGAH 409212 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU KD KANTOR DAERAH dalam ribuan rupiah 409212 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. KodeNama Satker BDengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk. Kode satker berupa 6 digit didasarkan pada pola pengkodean satker yang menghubungkan kode satker dengan atributnya.

630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 01 PELAYANAN UMUM 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Fungsi dan Sub. Pola hubungan kode satker dengan kode BA dan kode eselon I yang unik dan jelas tersebut akan menghasilkan laporan keuangan dalam level satker tingkat wilayah tingkat eselon I dan tingkat kementerian negaralembaga. Cara menambah referensi kode satker pada SPRINT.

Sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

By Keuangan Negara Indonesia. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU 013 KODE URAIAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. KODE URAIAN IV A.

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Kementerian negara lembaga. Satuan Kerja Satker adalah Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian NegaraLembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu.

KODE VOLUME SATUAN ALOKASI DANA DS5560-4652-5609-0844 Halaman. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 A. Direktur Pelaksanaan AnggaranKepala Kanwil -2- 2.

Dengan demikian diharapkan pengguna layanan dapat. Tetap gunakan kode satker yang diperoleh saat ini. Kode satker untuk satu SKPD bisa saja lebih dari satu karena kemungkinan bisa memperoleh dana lebih dari 1 KementerianUnit Es.

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian NegaraLembaga. Sementara itu usul mengenai fungsi Program Kegiatan KementerianLembaga selain diproses di Kementerian Keuangan JUga disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan.

Kode Nama Satker Kementerian Negara Lembaga Unit Organisasi Provinsi. Lain daftar kode Satker kode kewenangan dan kode KPPN mitra kerja yang terdapat dalam. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

Pengelompokan satker adalah sebagai berikut. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 015 kementerian keuangan program propinsi satker sumber dana jenis belanja 1 2 3 4 5 6 7 8.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. KodeNama Satker BDengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk. 408903 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 0305 LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kode dan.

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kode dan Nama Satker Unit Organisasi 05 Kementerian NegaraLembaga JAWA TENGAH 417165 03 Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen. 5200 5201 FAKSIMILE 021 3457490.

Kode dan Nama Satker Unit Organisasi 06 Kementerian NegaraLembaga SULAWESI TENGAH 409213 18 Ditjen Imigrasi. KodeNama Satker BDengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk. Dalam ribuan rupiah kode 1.

PEMALANG 025 KODE URAIAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR. Satker Pusat yaitu adalah satker yang. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.

Untuk TA 2012 ini satker Sdr memperoleh dana DekonTP dari Unit Es. Kode dan Nama Satker Unit Organisasi 04 Kementerian NegaraLembaga JAWA TIMUR 401294 05 Ditjen Badan Peradilan Agama. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.

Peraturan danatau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. KodeNama Satker BDengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.

B L O K I R Provinsi. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. Kode Satker dfisi kode satker Kode Bagian Anggaran dan Eselon I kode BA dan Es.

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 1 Nama Satker Semula nomenklatur sat ker yang lama Nama Satker Baru dfisi nomenklatur sat ker yang baru Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. In Artikel Dasar Pengetahuan.

20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 A. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian NegaraLembaga. PENGADILAN AGAMA GRESIK 005 KODE URAIAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR.

Kode dan Nama Satker Unit Organisasi 07 Kementerian NegaraLembaga SULAWESI TENGAH 409214 18 Ditjen Kekayaan Intelektual.

Menurut Lokasi Dan Jenis Belanja Rincian Anggaran